Kadin Sarankan Pemprov DKI Ubah Bansos Sembako ke Uang Tunai Dengan Alasan Ini



TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, menilai bantuan sosial atau Bansos berupa uang tunai lebih efektif diberikan kepada warga yang membutuhkan selama pandemi Corona. "Bantuan tunai akan jauh lebih efektif dari sisi data penerima dan manfaat yang didapatkan oleh penerima bantuan daripada paket sembako," kata Diana melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Mei 2020.

Selain itu, Diana berharap masalah silang pendapat dalam pendistribusian Bansos berupa paket sembako seharusnya bisa diminimalisir. Dalam situasi bencana non alam seperti ini yang dibutuhkan adalah persatuan dan sinergi antara pemangku kepentingan pusat dan di daerah.

"Kita butuh persatuan agar wabah ini segera berakhir dan masyarakat tidak bingung. Soal Bansos ini sebenarnya bisa ditekan permasalahannya jika dilakukan penyaluran tunai bukan lewat barang," ujarnya.

Menurut dia, Bansos paket sembako akan memakan waktu dari proses penyiapan hingga proses pengiriman ke alamat yang sesuai. Diana pun sempat mendengar bantuan dari pemerintah pusat sempat terkendala karena masalah ketersediaan wadah. "Hambatan-hambatan teknis akan banyak bermunculan jika pemberian bantuan non tunai. Sementara masyarakat sudah sangat membutuhkan," kata Diana.


Dari sisi persediaan barang, menurut Diana, akan terjadi kekurangan stok terutama sembako karena permintaannya tiba-tiba melonjak. Untuk menghindari masalah itu, pemberian bantuan tunai jauh lebih bisa menaikkan daya beli dan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat secara riil.

Dengan Bansos uang tunai, Diana berujar, masyarakat bisa berbelanja ke warung atau toko sekitar sehingga ekonomi rakyat berjalan. Kemudian mereka bisa membeli bahan makanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Jumlahnya juga bisa lebih banyak karena didapatkan dengan harga yang lebih murah," terang Diana.

Dengan bantuan tunai masyarakat diarahkan untuk belanja di warung-warung terdekat dan mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Warga juga bisa diminta untuk menjalankan protokol kesehatan saat berbelanja kebutuhan.

Melalui kebijakan PSBB, lanjut Diana, justru warga harus belanja di warung terdekat. Sehingga, kata dia, di setiap titik RT/RW ada perputaran ekonomi riil. "Ini justru bisa menolong masyarakat menengah ke bawah yang terpukul secara ekonomi," ujarnya.

IMAM HAMDI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel