Tak Dapat BLT, Warga Ramai-Ramai Datangi Kantor Dinsos


KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Warga tidak mampu yang tak tercover Bantuan Sosial Tunai mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mojokerto kemarin.

Mereka menanyakan seputar namanya yang tidak masuk daftar penerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu. Sejak pagi, warga berduyun-duyun mendatangi kantor dinsos di Jalan Benteng Pancasila (Benpas), Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari. Masing-masing membawa data identitas diri dan surat pengantar dari ketua RT sebagai bukti jika berhak menerima bansos tunai akibat dampak Covid-19.

Yuyun, 31, ibu rumah tangga asal Lingkungan Kedung Kwali, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, menyatakan, tujuan kedatangannya ke kantor dinsos untuk meminta kejelasan terkait namanya yang tak lolos sebagai penerima bantuan yang juga dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu. ’’Padahal sebelumnya saya sudah mengajukan,’’ tandasnya.

Dia mengaku tidak tahu kenapa dirinya tidak terdaftar menerima BLT. Padahal, Yayuk mengaku, jika selama ini dia belum menerima jenis bantuan apa pun dari pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, dia juga merasa bahwa ekonomi keluarganya terdampak semenjak mewabahnya Covid-19. ’’Suami saya gak kerja gara-gara Covid-19,’’ paparnya.

Yang juga cukup disayangkannya, penerima BLT justru diperoleh warga lain yang sudah menerima bantuan jenis lain. Itu diketahui ketika ketua RT setempat mengirimkan undangan penyaluran yang dijadwalkan Rabu (13/5) besok. ’’Jadi dobel-dobel, abis dapat PKH kan seharusnya tidak dapat. Malah yang gak dapat bantuan apa-apa seperti saya gak dapat BLT,’’ bebernya.

Hal senada juga disampaikan Yuni Rahmawati, warga Kelurahan Miji, lainnya. Ibu 32 tahun tersebut juga mengaku telah menyetorkan data diri ke RT setempat untuk pengajuan BLT. Namun, namanya tidak termasuk sebagai penerima undangan pencairan dana di Kantor Pos sebesar Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga (KK).

Yuni merasa dirinya berhak lantaran masuk sebagai salah satu kriteria penerima bansos tunai di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM). Terlebih, penghasilan perempuan yang sehari-hari menjajakan kue basah macet setelah merebaknya virus korona. ’’Sebenarnya yang terdampak kan UKM. Karena tidak bisa jualan, keliling juga tidak boleh,’’ sambungnya.

Di sisi lain, pekerjaan suaminya sebagai buruh produksi sandal juga berhenti sementara akibat dampak dari Covid-19. Karena itu, kemarin, dirinya kembali mengajukan sebagai penerima bantuan di dinsos. Namun, peluang untuk menerima BLT sudah tertutup karena kuota sudah terpenuhi. ’’Katanya BLT sudah gak ada kuotanya, tapi diusulkan dapat sembako. Itu pun tidak janji dapat atau tidak,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Kota Mojokerto Heru Setyadi, mengatakan, kuota untuk penerima BLT dari sudah ditetapkan sebanyak 11.556 KK. Menurutnya, seluruh usulan dari RT se-Kota Mojokerto telah dilakukan pengajuan, tetapi dia berdalih jika kewenangan penerimaan sepenuhnya ditetapkan oleh Kemensos.

’’Kami hanya mengusulkan, kewenangan siapa yang menerima ada di pusat,’’ katanya. Dia menjelaskan, jumlah antara usulan dan kuota BLT memang terpaut cukup banyak. Heru menyebutkan, total pengajuan data usulan yang digalang oleh RT sebanyak 18.000 lebih KK. Sementara pagu untuk bansos tunai hanya mendapat kuota 11.556 KK.

Namun, kata dia, warga yang belum mendapatkan jatah BLT tersebut akan tetap ditampung untuk diusulkan menerima jenis bantuan lain. Di antaranya diajukan untuk menerima bansos yang bersumber dari Pepmrov Jatim dengan kuota 5 ribu KK. ’’Kalau masih ada yang tercecer lagi, nanti tetap kita tampung ke bantuan APBD kedua nanti,’’ ulasnya.

Dia menambahkan, bantuan dari pemprov juga akan diterima selama tiga bulan ke depan. Hanya saja, jumlah dan bentuknya bersifat opsional. Bisa berupa sembako atau uang tunai senilai Rp 200 ribu per KK per bulan. Sementara dari APBD berupa sembako dengan nilai berkisar Rp 300 ribu per KK per bulan.

Disinggung terkait adanya BLT apakah ada yang tidak tepat sasaran, Mantan Wadir Administrasi RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ini, tak menampiknya. Hingga kemarin, jumlah penerima yang dianggap tidak layak berdasarkankan laporan RT, RW, dan surveyor kembali bertambah menjadi 526 KK.

Selain dinilai memiliki kondisi ekonomi mampu, data penerima tersebut juga dinyatakan tidak valid karena telah meninggal dunia dan penerima bantuan ganda. Sehingga, penerimaan bantuan tunai dilakukan penundaan pencairan dari Kantor Pos Mojokerto. ’’Paling banyak kondisi ekonomi mapan. Punya mobil dua dan rumahnya bagus. Jadi di-pending, tidak dibagikan dulu,’’ tandas Heru. (abi)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel